DIKSI.CO, SAMARINDA – Meski beberapa titik di Samarinda menunjukkan kemajuan dalam pengendalian banjir, seperti kawasan Sempaja dan Lembuswana yang mulai mengalami penurunan genangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda menegaskan bahwa sistem pengendalian banjir secara keseluruhan masih jauh dari selesai.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, Hendra, menjelaskan bahwa penyelesaian pengendalian banjir baru bisa dinilai tuntas jika perencanaan mulai dari hulu hingga hilir sungai dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Ia mencontohkan di Simpang Lembuswana, meski terlihat sudah rampung, masih banyak jaringan drainase dan kolam penahan air yang belum terhubung secara sempurna.
"Kawasan seperti Gerilya, Damanhuri, Juanda, Fly Over, hingga Antasari masih kerap dilanda banjir," ungkap Hendra.
Ia juga menyebutkan kondisi serupa terjadi di Simpang Empat Sempaja, di mana genangan air bisa muncul tiba-tiba walaupun hujan deras sebelumnya tidak menyebabkan banjir.
Hal ini menunjukkan masih adanya saluran yang belum tersambung dengan baik hingga ke Sungai Karangmumus.
Selain itu, keterlibatan pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam pengerjaan proyek normalisasi beberapa wilayah, seperti Sungai Rapak Binuang dan saluran bawah PM Noor, dinilai belum optimal.
Wali Kota Samarinda bahkan menyatakan kesiapan mengambil alih pengerjaan jika proses dari pihak provinsi terlalu lambat.
Rencana pengajuan anggaran tambahan pada tahun 2026 juga telah dipersiapkan.
Target pembangunan kolam penahan air tahun ini diproyeksikan seluas 5 hektare, dengan potensi tambahan 10 hektare, meskipun hingga saat ini baru terealisasi sekitar 7-8 hektare, jauh dari target ideal seluas 70 hektare.
Fenomena banjir yang kerap terjadi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti naiknya muka air laut dan cuaca ekstrem.
Beberapa titik tanggul bahkan sempat terendam saat puncak banjir, yang lebih tinggi dari prediksi. Kondisi ini menuntut evaluasi ulang terhadap desain turap dan elevasi tanggul yang sudah ada.
"Dengan anggaran SDA dari APBD sekitar Rp200 miliar ditambah bantuan Rp400 miliar, tantangan pengendalian banjir masih menumpuk. Apalagi BWS memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp900 miliar hanya untuk penanganan di Karangmumus," tambah Hendra.
PUPR Samarinda berkomitmen untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan banjir secara bertahap dan terintegrasi demi kenyamanan serta keselamatan warga Samarinda. (*)
.jpeg)
