Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widodo lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai kementerian dan lembaga sepanjang tahun 2023.
Selengkapnya