Seyogyanya kewenangan terkait perizinan pertambangan berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Pasalnya, jika terpusat hanya di pemerintah pusat saja, tak menutup kemungkinan akan kewalahan me
Selengkapnya Beredar kabar dugaan pungutan liar terjadi di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda.
SelengkapnyaDinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) hal itu untuk memberikan fasilitas pelayanan izin usaha kepada pengusaha muda.&nbs
Selengkapnya