Samri Saputra menyebut kalau kebijakan itu tidak masuk akal, karena berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
SelengkapnyaPeraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian izin tambang ke Ormas Keagamaan mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
SelengkapnyaSejumlah aktivis masyarakat sipil menolak keputusan pemerintah yang mengeluarkan izin pertambangan bagi organisasi masyarakat (ormas.
SelengkapnyaSidang judicial riview UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba kembali dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/4/2022) tadi.
SelengkapnyaSidang judicial review UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar, Senin (8/11/2021) kemarin mendapat respon dari para pemohon.
SelengkapnyaGejolak perlawanan Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam draft Omnibus Law rupanya masih terus berlangsung. Rabu (23/6/2021) siang tadi, belasan massa aksi yang tergabung dalam Alia
Selengkapnya